belanja tidak terduga. 2, ialah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. belanja tidak terduga

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. anggaran, melalui oprimalisasi Belanja Tidak Terduga yang tersedia dalam APBD. ABSTRAK: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 56 ayat (1) huruf c belanja tidak terduga ,yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta. dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang membidangi, dengan tahapan: a. 4. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan. Hal tersebut tertuang pada Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ. Pasal 8 Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan untuk : a. Pembiayaan Daerah. (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan penggunaan Belanja Tidak Terduga. ANTARA/Shofi Ayudiana/pri. SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Tanah Laut yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna. 11. Belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan non-PNSD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Pusat adalah satuan kerja dari kementrian / lembaga pemerintah non. Pasal 9 (1) Penentuan besarnya anggaran belanja tidak terduga dilakukan melalui pembahasan TAPD pada penyusunan RKPD, KUA PPAS dan RAPBD. Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Rabu, 14 September 2022. Pertama, pemda dapat memanfaatkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing sebagai perlindungan sosial. Pasal 3 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Pasal 5 (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi: a. Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah tidak ragu menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mengendalikan dan menangani dampak inflasi. Created Date: 9/16/2021 2:55:13 PMBantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. (Dalam rupiah) Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp) (Rp) 1 2 3 4 1 Saldo Anggaran Lebih Awal V. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020. i1 BAB III KRITERIA Pasal 5 (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi: a. Definisi Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan bahwa belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan: a. Indonesia, Kabupaten Bogor. , belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021. Pemerintah Indonesia resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop melakukan transaksi jual beli barang demi menciptakan fair trade. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Permendagri No. Belanja Modal; c. Indonesia, Kota Bandung. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Terdiri atas 5 Bab dan 9 Pasal. 4. Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Covid 19. BAB 111 PENGANGGARAN Pasal 5 Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis Belanja Tidak Terduga, objek Belanja Tidak Terduga dan rincian obyek Belanja. ABSTRAK: Menimbang : a. (3). membantu PPKD mengendalikan, mengawasi dan mempertanggung jawaban pengelolaan keuangan belanja tidak terduga; c. 11. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur; b. #Infotempo. 11. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022. keadaan darurat; b. Judul. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah danBelanja tidak Terduga Kabupaten Tanah Laut; 17. (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD. Perjalanan dinas dalam rangka pencarian clan penyelamatan korban. pelaksanaan program/kegiatan Belanja Tidak Terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan. membantu pengguna anggaran dalam menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan penanganan bencana alam baik fisik maupun keuangan kepada PPKD; d. PMK Nomor 139/PMK. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur. 752,- bertambah sejumlah Rp. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga untuk penanganan dan pencegahan Covid-19, perlu didukung adanya pedoman mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga; b. Judul. Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPDteknis, dengan tahapan sebagaiberikut: a. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021. APBD senantiasa dikelola secara andal untuk masyarakat dan menjadi instrumen pendukung pemulihan. 10. xx Belanja Transfer 5. 8. JAKARTA, KOMPAS. COM, MAUMERE - Dua tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 yang ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Sikka,. 23. k. BELANJA TIDAK TERDUGA - TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN. SE terbit setelah Tito mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo demi mengendalikan inflasi nasional yang nyaris menyentuh 5 persen. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon. Terdiri dari 18 halaman. Tito mengatakan, Kemendagri memahami adanya anggaran-anggaran yang. Belanja Langsung/Direct Expenditures: 2 906 831 268 274: 3 511 079 685 461: 4 278 043 680 345: 5 424 696 529 481: 5 637 302 197 548: 5 301 090: 6 432 537: 7 826 521: 2. Belanja bunga 3. Peraturan Perundang-undangan. Tidak Terduga, objek Belanja Tidak Terduga dan rincian objek Belanja Tidak Terduga. Lukman mengatakan, kasus korupsi ini bermula pada 2020, BPBD Kabupaten Indramayu mendapat bantuan dana operasional penanggulangan bencana non-alam akibat pandemi Covid-19 dari dana belanja tidak terduga (BTT) yang bersumber dari refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana dari Belanja Tidak Terduga kepada PIHAKKEDUAsebesar Rp ( terbilang )untuk. Kebijakan Belanja operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Yogyakarta, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan, seperti. Jakarta (ANTARA) - Pemerintah daerah (pemda) bisa menggunakan alokasi dana untuk belanja tidak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanggulangan COVID-19, kata Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri. PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT, Menimbang : a. E. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Dana Antisipasi Dan Penanganan Dampak Coronavirus Disease-19 (Covid_19), Serta Penyusunan Rencana Kebutuhan. D4 Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Perbup tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pernatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Perjalanan mengembangkan bisnis belum tentu selalu lancar. belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp904. 356. 12. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku. Kebijakan untuk belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut : a. Judul. About the Author . PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Definisi Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenagnan pemerintah pusat/daerah. i. bahwa pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dianggarkan pada belanja tidak terduga; c. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaa n belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transpar an dan akuntabel sesuai dengan k etentuan peraturan perundang - undangan. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pengganggaran Belanja Tidak Terduga; c. 000,00 g. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan. Tulisan hukum ini membahas penggunaan dana belanja tidak terduga pada APBD untuk darurat bencana dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; 7. Pemerintah daerah dapat mencairkan anggaran belanja tidak terduga untuk menangani pandemi Covid-19, cukup dengan memberitahukan DPRD. 2. 731. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 421/KPTS/MU/2021 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Karakteristik belanja langsung adalah sebagai berikut: 1. anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Belanja tidak terduga. 1 Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi Belanja penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% Tidak (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, Terduga kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. (1) Belanja tidak terduga termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung. </ Mengingat : ^ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang PembentukanRuang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang. Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Sementara itu, pada Bab II Butir D. Judul. Belanja ini pun tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang, dan. E. Selain itu, aturan soal penggunaan belanja tak terduga juga diatur pada Bab II Butir D. 752,- Uraian Pergeseran Anggaran: 1. Bab II Butir D. Data series subyek Keuangan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis. 5. Pasal 5 (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk : a. Tidak Terduga, objek Belanja Tidak Terduga dan rincian objek Belanja Tidak Terduga. 2. 4. Pasal 7 Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara. com, Jakarta Pemerintah daerah (pemda) bisa menggunakan alokasi dana untuk belanja tidak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanggulangan COVID-19. penggeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke program dan kegiatan SKPD terkait. Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman penggunaan belanja tidak terduga termasuk di dalamnya mengatur tentang batasan penggunaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta laporan pertanggungjawaban. Kata kunci: Efektivitas, Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Terduga, Penanganan Pandemi Covid-19, BPKAD I. bahwa dalam rangka pengelolaan Belanja Tidak Terduga terlaksana. 000. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara. ABSTRAK: bahwa mendasari ketentuan terkait belanja tidak terduga pada BAB III. 3. Pasal 2Judul. CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) agar daerah menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga di APBD untuk mengontrol laju inflasi. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. 840. k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk. Belanja bagi hasil 7. Bagikan. Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga di Daerah meliputi penganggaran, pelaksanaan, pencairan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga. Pasal 10 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Contoh-contoh dokumen yang diperlukan dalam pertanggungjawaban pengguna belanja tidak terduga, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 17. PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi Covid-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus DiseaseTata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan: 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2022 tentang PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penangguiangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Menurut Pakar Finansial Mohamad Teguh dalam siaran ‘Belanja Impulsif = Biaya Tak Terduga’ di Radio Smart FM (30/6/21), kejadian tersebut bukan kondisi tidak. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah. Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua mengalokasikan dana belanja tidak terduga (BTT) 2023 mencapai Rp3 miliar untuk. Peraturan Perundang-undangan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang. Rencana Kebutuhan Biaya yang selanjutnya disingkat RKB adalah rincian kebutuhan biaya dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana. dicatat sebagai belanja tidak terduga (PP No. perubahan atas peraturan bupati bengkulu utara nomor 27 tahun 2020 tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi corona virus disease 2019 kabupaten bengkulu utara. (1) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. Judul. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. 208. Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Belanja transfer. Menetapkan 10. x. 482,00 (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD. Belanja Operasi 39 adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka 40 menyelenggarakan operasional pemerintah,. 16. Belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga; d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sepertiTata Cara Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 278) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ABSTRAK: Bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, perlu diatur ketentuan tentang penggunaan belanja tidak terduga; bahwa ketentuan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga tidak sesuai lagi dengan. PENDAHULUAN 1.